Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto UU Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, ada beberapa persyaratan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang harus dipenuhi,
