Seiring dengan perkembangan zaman, pernikahan di bawah umur dan pernikahan anak merupakan sesuatu yang banyak ditentang di berbagai negara. Lembaga dunia seperti UNICEF sendiri juga sering mengkampanyekan untuk menghindari pernikahan anak. Namun dalam konteks kajian fikih Islam, pernikahan di bawah umur adalah sesuatu yang memang diperbolehkan.
Dalam konteks regulasi perkawinan di Indonesia, anak kandung tidak berhak menjadi wali nikah untuk ibunya. Namun hal ini berbeda dengan mazhab Hambali yang menjadi mazhab resmi di Arab Saudi dan banyak dianut di Uni Emirat Arab serta Qatar. Dalam mazhab Hambali, seorang anak laki-laki yang sudah dewasa berhak menjadi wali nikah untuk ibunya.
Tidak semua orang yang hendak menikah bisa diterima permohonannya di Kantor Urusan Agama. Hal itu bisa jadi karena terdapat larangan perkawinan. Hal ini perlu diketahui bersama oleh masyarakat agar tidak kemudian timbul salah paham, seolah-olah pihak KUA menghalang-halangi niat baik orang untuk menikah. Atau terkadang timbul tuduhan bahwa pihak KUA mempersulit pelayanan terhadap masyarakat.
Jika saksi tidak ada atau tidak memenuhi syarat, hal itu dapat mengakibatkan pernikahan menjadi tidak sah. Pemahaman tentang syarat, wewenang, dan tugas saksi menjadi hal penting agar masyarakat tidak menganggap keberadaan hanya sekedar untuk formalitas.
Banyak sekali pendapat tentang ketentuan iddah yang berkembang dalam diskursus fikih. Sebagai contoh, dalam mazhab Hambali yang kemudian banyak disebarluaskan di media masa, perempuan yang menggugat cerai memiliki iddah satu kali haid. Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama dan pendapat tiga mazhab utama lainnya, yaitu Hanafi, Maliki, dan Syafi’i.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, ada 7 (tujuh) alasan yang menyebabkan pernikahan seorang pengantin perempuan menggunakan wali hakim.
Dalam mazhab Syafi’i, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan. Karena itulah, pernikahan yang tidak ada walinya atau bukan wali yang sah, mengakibatkan pernikahan menjadi tidak sah. Pernikahan yang tidak sah sama saja dengan tidak terjadi pernikahan. Jika tidak ada ikatan pernikahan, maka hubungan seksual antara dua orang berlainan jenis sama saja dengan perbuatan zina.
Banyak masyarakat yang gagal paham dengan sigat taklik itu. Hal itu karena mereka memahaminya tidak secara utuh. Mereka hanya mengingat bagian awalnya saja, yaitu apabila suami meninggalkan dan tidak memberi nafkah. Dengan memahami secara parsial itu, mereka menganggap bahwa jika suami sudah meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah, lantas otomatis sudah terjadi perceraian
Perempuan yang ditinggal pergi suami dan diduga bahwa suaminya itu mati, maka perempuan itu tidak boleh menikah dengan lelaki lain. Hal itu karena lelaki yang tidak jelas kematiannya, ia tidak bisa diputuskan secara hukum bahwa ia telah mati. Tidak bisa diputuskan bahwa telah terjadi perceraian antara lelaki tersebut dengan istrinya
Jika Anda hendak mendaftar pernikahan di KUA, dan status Anda adalah janda/duda karena perceraian, maka penting sekali bagi Anda untuk mengetahui cara cek keaslian akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Demikian pula bagi rekan-rekan penghulu di KUA yang bertugas memeriksa keaslian dokumen pendaftaran nikah.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
