Kejamnya Pilkada

Suatu hari, dalam sebuah acara keluarga, saya bertemu dengan teman yang juga karyawan honor sebuah kantor pemerintahan. Sebut saja namanya Jambul. Karena lama tidak bersua, aku pun mengajak Jambul ngobrol.

“Kemana aja? Kok lama nggak kelihatan?” tanyaku sok akrab.

“Nggak kemana-mana. Ada di rumah. Lagi musuhan sama Bos,” jawabnya sambil memasang muka masam.

“Lho, emang kenapa?” sergahku penuh tanda tanya.

“Si Bos pinjam uangku, tapi nggak dikembalikan!”

“Aih! Yang bener?! Masak Camat pinjam sama bawahan?”

“Lha, emang bener, kok. Bahkan, nggak cuma aku yang dimintai hutang.” Jambul lantas menyebut nama-nama pejabat dan tokoh masyarakat yang tinggal dan bertugas di kecamatanku.

“Emang berapa hutangnya ke kamu?”

“22 juta! Uang hasil kerja istriku jadi TKW di Arab.”

“Waduuuuh! Terus istri kamu tahu nggak, kalo uangnya dipinjamkan ke Camat?”

“Yah, nggak tahu lah! Kalau tahu, mana dia mau! Kan dia masih di Arab. Sekarang dia kan mau pulang. Aku pusing banget gimana nanti menjelaskannya sama istriku.”

“Waduh, Jambul! Kasihan banget. Terus, uang sebanyak itu emang untuk apa?”

“Untuk Pilkada!”

Sang teman, karyawan Kantor Kecamatan itu, lantas bercerita tentang hal-ihwal uangnya yang dipinjam oleh sang Camat. Menurutnya, uang itu dipinjamkan pada 1 tahun silam. Tak ada secarik pun kertas sebagai bukti peminjaman. Saat itu, sang camat dikerahkan oleh pihak kabupaten untuk terlibat dalam aktivitas kampanye sang calon bupati.

Sang calon bupati merupakan istri dari bupati incumbent yang sudah menjabat selama dua periode. Karena tidak bisa mencalonkan diri lagi, si bupati incumbent lantas menyodorkan sang istri untuk menjadi calon bupati. Pada akhirnya, si istri memang menang dan terpilih menjadi bupati hingga sekarang.

Selama proses pilkada, nyaris seluruh instansi pemerintahan yang termasuk kewenangan otonomi daerah, menjadi sapi perah untuk membiayai kegiatan agar sang istri dari bupati incumbent betul-betul menang. Setiap camat diserahi tugas untuk memenangkan wilayahnya. Atribut-atribut kampanye, seperti baliho, harus dibuat dengan biaya ditanggung oleh sang camat.

Tentu saja camat tidak mau menanggung sendiri biaya tersebut yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Tak ayal, sang camat pun bergerilya untuk mencari biaya. Para pejabat-pejabat dan penguasa tingkat kecamatan dimintai hutang. Jika sulit dan tidak mau memberi hutang, ancamannya jelas: karier akan dihambat, atau jabatannya justru dicopot. Alasannya: tidak loyal terhadap pimpinan!

Seluruh kepala cabang dinas tingkat kecamatan dilibatkan untuk membiayai dan menyukseskan sang ratu agar terpilih jadi bupati. KCD Diknas, misalnya, yang dituntut untuk pengumpulan dana dan masa. Sang pejabat lantas meminta setoran dari setiap kepala SD di kecamatan yang menjadi wilayah kewenangannya.

Kini, setelah lewat setahun, sang suami yang dulu menjabat bupati, berambisi untuk menjadi gubernur. Tentu saja biaya pilkada gubernur jauh lebih mahal daripada pilkada bupati/walikota. Tak pelak, modus operandi penggalangan dana serta pemanfaatan birokrasi kembali digunakan. Bahkan lebih menggila lagi.

Namun Jambul kini sudah sadar. Ia tidak mau lagi dijadikan korban. Sayang seribu sayang, kesadaran Jambul sudah terlambat. Janji untuk diangkat PNS hanya menjadi impian yang entah kapan terwujud. Uangnya pun sudah raib tak berbekas. Tak ada kuitansi dan bukti. Akad hutang hanyalah sekedar basa-basi. Sampai saat ini, ketika sang calon sudah terpilih, hutang itu tak jua dilunasi.

Mungkin hutang itu tidak terlalu menjadi masalah bagi para pejabat dan pengusaha yang dulu ikut memberi pinjaman. Tapi bagi seorang Jambul, yang hanya seorang karyawan honor, uang itu sungguh sangat berarti. Apalagi uang itu hasil jerih payah sang istri membanting tulang di negeri orang dengan menjadi TKW! Oh, betapa kejamnya Pilkada!